Wakapolres Lombok Utara hadiri penandatanganan Penghentian ijin PT.GTI di trawangan

LOMBOK UTARA, NTB – Wakapolres Lombok Utara Kompol Samnurdin, S.H., menghadiri Penandatanganan Kesepakatan atau Kerjasama Pemanfaatan Tanah antara Pemerintah Prov. NTB dengan Masyarakat atau Pengusaha Gili Trawangan, pada selasa tanggal 11 januari 2022 pukul 08.00 wita, bertempat di Masjid Agung Baiturahman Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., Pasi Binwanwil Korem 162/WB, Mayor Inf. Made Nariada, Wakapolres Lombok Utara, Kompol Samnurdin, S.H. Danlanal Mataram Kol.Laut Djawara Whimbo, Kakanwil BPN Prov. NTB Slameto Dwi Martono, S.H.M.H., Bupati Kabupaten Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, S.H., Ketua Satgas H. Hasanul Khalik, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Supriadi, S.H., M.H., Kepala OPD Lingkup Pemerinta Prov. NTB, Kepala OPD Lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara, Kapolsek Pemenang IPTU Lalu Eka Arya, M. S.H., M.H., Kapospol Gili Indah IPDA Zulharman Lutfi, S.H, Camat Pemenang, Datu Aryanata Bayuaji, Kades Gili Indah, Wardana, Kadus Gili Indah, M. Usni, Toga, tomas dan masyarakat Dusun Gili Trawangan.

Read More

Wakapolres Lombok Utara menyampaikan bahwa Penandatanganan kesepakatan atau kerjasama pemanfaatan tanah antara Pemprov. NTB dengan masyarakat atau pengusaha di Gili Trawangan yang secara simbolis dilakukan oleh 5 orang perwakilan dari masyarakat, termasuk Kepala Dusun Gili Trawangan.

Kompol Samnurdin, S.H menerangkan Kegiatan penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan masyarakat atau pengusaha di Gili Trawangan dilakukan oleh Pemprov NTB pasca telah diputuskan kontrak pengelolaan lahan seluas 65 Ha dengan pihak PT. GTI, yang bertujuan untuk memberikan kepasatian dalam pengelolaan lahan seluas 65 Ha antara Pemprov NTB, Masyarakat dan pengusaha Gili Trawang.

“Adanya beberapa kelompok masyarakat yang tidak puas dengan sistem sewa dalam pengelolaan lahan tersebut dan menginginkan lahan tersebut menjadi hak milik, itu menjadi sesuatu hal yang lumrah dalam berkehidupan” namun jika hal ini masih memberatkan bagi masyarakat, silahkan disampaikan secara tertulis dan kalau tujuannya baik, pasti pemerintah akan mendukung. Tutup Kompol Samnurdin, S.H Wakapolres Lombok Utara.

Humas

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.